Press Release

Perppu Ormas Harus Dilaksanakan Secara Transparan dan Akuntabel

Ketua SETARA Institute Hendardi memberikan pendapat dalam acara Konferensi Press SETARA Institute Tentang Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme di SETARA Institute, Jakarta (10/07/2017). Foto: (SETARA Institute)

Perppu 2/2017 tentang Perubahan UU 17/2013 tentang Ormas masih menyisakan pro dan kontra di tengah masyarakat, utamanya potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap demokrasi dan HAM jika Perppu tersebut tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Apalagi, sebagai produk yang dibentuk atas dasar kegentingan yang memaksa, pemerintah hingga 1 minggu setelah Perppu terbit belum melakukan tindakan apapun terhadap obyek yang dianggap membahayakan ... Read More »

Hendardi: Perppu Langsung Berlaku Tanpa Memperoleh Persetujuan DPR

Ketua SETARA Institute Hendardi memberikan pendapat dalam acara Konferensi Press SETARA Institute Tentang Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme di SETARA Institute, Jakarta (10/07/2017). Foto: (SETARA Institute)

1. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Ormas. Secara ketatanegaraan, Perppu ini adalah jalan konstitusional bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dalam persepktif pemerintah belum memiliki dasar hukum atau dasar hukum yang tersedia dianggap tidak memadai. Perppu ini langsung berlaku tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR. 2. Perihal keabsahan ... Read More »

Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme

Dari kiri ke kanan, Peneliti SETARA Institute Sudarto, Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, Ketua SETARA Institute Hendardi, Peneliti Terorisme dan CVE •	M. Syauqillah, dalam acara Konferensi Press Tentang Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme di SETARA Institute (10/07/2017). Foto: (SETARA Institute)

1. Sesaat setelah terjadi serangan bom di Kampung Melayu (24/5), Presiden Jokowi mendesak revisi UU 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut RUU Antiterorisme) segera dituntaskan.Presiden juga menyatakan agar TNI dilibatkan dalam upaya mengatasi terorisme. 2. Pernyataan Presiden segera saja menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat, terutama tentang sejauh mana keterlibatan TNI dalam upaya menanggulangi terorisme. Selama ini kepolisian berada dijajaran terdepan ... Read More »

Sikapi Laporan “Ndeso” Kaesang, Langkah Polri Sudah Tepat

Salah satu bagian dari vlog Kaesang di Youtube episode Bapak Minta Proyek.(kompas/YOUTUBE).

Polri telah menghentikan penyelidikan pengaduan warga tentang ujaran kebencian dalam video “Ndeso” yang dibuat dan disampaikan langsung oleh Kaesang Pangarep. Penghentian penyelidikan tersebut merupakan langkah tepat, meskipun tidak melalui proses pemeriksaan. Dalam hukum acara pidana, Polri memiliki diskresi untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam sebuah peristiwa yang diadukan. Namun demikian, langkah ini tidaklah cukup bagi Polri. Institusi Polri harus ... Read More »

Komentar Pers SETARA Institute Terkait Aksi Terorisme di Mapolda Sumatera Utara

Foto: Mapolda Sumut (Jefris Santama/detikcom)

Aksi terorisme yang terjadi di pos penjagaan Mapolda Sumatera Utara 25/6 dini hari, yang menyebabkan 1 anggota Polri gugur dalam tugas, merupakan peringatan serius bagi negara untuk terus meningkatkan kemampuan mencegah segala bentuk terorisme termasuk mencegah segala tindakan yang potensial bertransformasi menjadi tindakan teror. Dukungan terhadap pemberantasan terorisme jangan sampai kehilangan fokus. Polri saat ini membutuhkan kewenangan pre-trial sebagai manifestasi ... Read More »