Opini

Oleh: Benny Susetyo
Sekretaris Nasional Dewan Setara Institute

Para tokoh agama menyerukan kepada pasangan capres dan cawapres agar memfokuskan perhatian pada agenda dan program pembangunan yang jelas dan terukur dalam mengakhiri transisi kehidupan bangsa dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya, terutama untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya kualitas hidup rakyat. Capres dan cawapres beserta tim suksesnya mesti menghormati perbedaan pilihan, pluralitas agama, keyakinan, serta kemajemukan ras, suku, dan budaya. Para capres dan cawapres hendaknya menghindari sentimen kesukuan, agama, dan ras demi mendapatkan kekuasaan. Para tokoh agama mengimbau capres dan cawapres bersaing secara sehat, cerdas, dan berkeadaban. [baca]

Kompas Cetak
Selasa, 14 April 2009

Oleh HENDARDI
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Jakarta

Pemilu Legislatif 2009 telah dilaksanakan. Meski penghitungan resmi masih dilangsungkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sejumlah lembaga survei telah melansir hasil hitung cepat dan menempatkan Partai Demokrat pada posisi teratas dengan kisaran perolehan suara 20 persen, diikuti PDI-P, Golkar, dan seterusnya. [baca]

Suara Karya
Rabu, 15 April 2009

Oleh: Hendardi
Direktur Setara Institute

Berbagai studi yang dilakukan oleh institusi masyarakat sipil menunjukkan bahwa partai politik (parpol) belum sepenuhnya memperjuangkan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Setara Institute (2008)--dalam studi tentang komitmen parpol terhadap HAM--menemukan fakta bahwa komitmen semua parpol rendah terhadap HAM. Itu terlihat dari, misalnya, kebijakan partai, produk legislasi, dan pembelaannya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. [baca]

KOMPAS
Minggu, 5 April 2009 | 03:52 WIB
oleh: HENDARDI

Sejak memasuki era reformasi 1998 plus amandemen konstitusi 2000-2004, sistem ketatanegaraan Indonesia banyak berubah, termasuk infrastruktur dan suprastruktur hukum Indonesia, yang dalam bahasa Friedman disebut substansi, struktur hukum, dan kultur hukum. [baca]

HENDARDI
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Jakarta

Hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2008, sama-sama meletakkan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang rentan tingkat korupsinya. Baik TII maupun KPK sama-sama menemukan fakta bahwa tingkat suap di institusi penegak hukum ini marak terjadi. Hasil survey ini menegaskan bahwa 10 tahun kepolisian sejak dipisahkan dari ABRI (sekarang TNI) dan pencanangan reformasi kepolisian masih belum mampu mengubah kultur kinerjanya secara maskimum. [baca]