Berita
Sutanto spearheads BIN’s economic focus
Dicky Christanto , The Jakarta Post Tue, 11/17/2009 9:02 AM | National
In addition to defense and security matters, the State Intelligence Agency (BIN) has created a new position, an economic deputy, to advise the agency on potential economic threats.
Newly appointed BIN chief Gen. (ret) Sutanto said the new position was intended to prevent any potential economic disasters that could threaten Indonesia’s sovereignty in the future. [baca]
President urged to put an end to law mafia practices
The Jakarta Post
President Susilo Bambang Yudhoyono is facing mounting pressure, including from Indonesians abroad, to combat rampant mafia practices in the country's legal institutions.
A group of Indonesians living in London urged the President on Monday to find the courage to put an end to rampant law mafia practices and find a clear solution to the graft scandal between the National Police and the Corruption Eradication Commission (KPK). [baca]
Hendardi: Raker DPR-Kapolri Malah Bikin Runyam!
Jumat, 6 November 2009
JAKARTA, KOMPAS.com — Raker Komisi III DPR dengan Kapolri bukanlah makin memperjelas solusi terhadap masalah yang ada tapi membuat menjadi tambah runyam. DPR sebagai lembaga politik berlaku layaknya lembaga hukum. [baca]
Hendardi: Keberadaan Tim 8 Tidak Relevan Lagi
Kamis, 5 November 2009 | 22:04 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Penonaktifan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga merupakan instruksi langsung Presiden SB Yudhoyono kepada Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.
"Setelah mengetahui hasil rekaman yang diputar di MK, instruksi Presiden SBY keluar sebelum adanya rekomendasi Tim 8 kepada Presiden," kata Ketua BP Setara Institute, Hendardi, Kamis (5/11) malam. [baca]
Penanggulangan Aksi Terorisme Tak Bisa Sekejap
Jumat, 6 Nopember 2009
JAKARTA (Suara Karya): Penanggulangan aksi terorisme tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, apalagi dalam hitungan waktu seratus hari atau tiga bulan. Untuk itu, pemerintah diminta menyusun strategi jangka panjang dan terus-menerus dalam mengantisipasi dan mengungkap jaringan terorisme. [baca]




