Berita

KAMIS, 29 APRIL 2010 | 15:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Akhir-akhir ini telah terjadi fenomena pembiaran terhadap penggunaan kekerasan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Hal itu bisa dilihat dari berbagai peristiwa aktual seperti pembubaran paksa konferensi transgender di Surabaya, kasus Mbah Priuk, dan terakhir kasus pembakaran dan perusakan di Cisarua.

Melihat fakta tersebut, masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa kekerasan adalah sebuah solusi. [baca]

TUESDAY, APRIL 20, 2010

Human Rights Watch praised Judge Maria Farida Indrati, who issued the sole dissenting opinion. Indrati said the law was a product of the past, and even if it was still valid according to the Constitution, it had been substantially weakened over the years with amendments made to the 1945 Constitution itself, particularly in respect to articles regarding human rights. [baca]

Senin, 19 April 2010 | 05:01 WIB

Surabaya, Kompas - Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD menyadari, putusan atas gugatan pencabutan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan dan Penistaan Agama akan menuai pro-kontra di masyarakat. MK akan memutus permohonan uji materi UU kontoversial tersebut pada Senin (19/4) ini. [baca]

Minggu, 18/04/2010 15:37:37 WIBOleh: Anugerah Perkasa

JAKARTA (Bisnis.com): Mahkamah Konstitusi (MK) diminta memutus praktik diskriminatif terhadap kebebasan beragama dengan membatalkan sejumlah pasal dalam UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang sedianya diputus pada 19 April 2010.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengatakan UU tersebut telah merampas hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yakni a.l. bebas dari diskriminasi, bebas memeluk agama atau keyakinan hak atas kepastian hukum. [baca]

Senin, 19 April 2010 | 04:40 WIB

Oleh YOHANES KRISNAWAN

Inkonsistensi di antara sesama peraturan normatif serta antara peraturan normatif dan praktik penegakan kebebasan beragama menjadi ciri yang melekat pada negara Indonesia. [baca]