Berita

Sistem Peradilan Sengketa Pilkada Lemah

Polisi mengamankan unjuk rasa yang berakhir rusuh saat mengelar latihan pelaksanaan dan pengamanan jelang Pilkada serentak 2015 di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2015. Simulasi ini untuk mengamankan Pilkada mulai dari proses awal hingga akhir, pengumuman perolehan suara dan penetapan KPUD. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia — SETARA Institute menilai sistem peradilan sengketa Pilkada 2015 nanti lemah. Melalui temuan studi, Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani mengatakan banyak kelemahan dari peradilan sengketa Pilkada terutama di Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan saat ini Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Kalkulator karena hanya menangani selisih suara dari pasangan calon kepala daerah. “Karena tidak akan memeriksa potensi kecurangan yang ... Read More »

Tak Periksa Pelanggaran Serius, MK Dinilai Hanya Akan Jadi Mahkamah Kalkulator

Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/1).

JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi mengadopsi kembali kewenangan memeriksa pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kewenangan tersebut sudah hilang setelah MK memutuskan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah bukanlah kewenangan limitatif MK. Keputusan ini diambil sebagai buntut dari kasus korupsi penanganan sengketa pilkada yang menjerat Akil Mochtar ketika menjadi ... Read More »

Pemerintah Wajib Minta Maaf kepada Korban Kasus HAM 30 September

Makam 24 orang eks korban 1965 ditemukan di Dusun Plumbon, Kelurahan Wonosari, Kota Semarang. Dua makam tersebut kini telah diberi penanda nisan oleh masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Tanggal 30 September 2015 bertepatan dengan 50 tahun peristiwa G30S. Peristiwa tersebut membawa rentetan peristiwa yang mengakibatkan penderitaan warga negara Indonesia. Namun, hingga saat ini, permasalahan HAM belum juga terselesaikan. Terkait hal tersebut, lembaga Setara Institute menilai, permintaan maaf kepada korban oleh pemerintah dengan mengatasnamakan negara adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh negara sebagai bagian dari kewajiban melindungi ... Read More »

SETARA: Pemerintah Tak Serius Ungkap Pelanggaran HAM

berita cnn senin 28 september 2015

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menilai pemerintah tidak mau menyentuh pengungkapan kebenaran dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Hal ini disampaikannya jelang 50 tahunnya tragedi G30S. Padahal, ucap Bonar, awalnya Presiden Joko Widodo memberikan harapan akan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk G30S pada saat kampanye pemilihan presiden 2014 lalu. ... Read More »

Prakarsa Negara Mengungkap Kebenaran Pelanggaran HAM Berat

Prakarsa Negara Mengungkap Kebenaran Pelanggaran HAM Berat

Pernyataan Pers SETARA Institute Tentang Prakarsa Negara Mengungkap Kebenaran Pelanggaran HAM Berat Jakarta, 28 September 2015 Tanggal 30 September 2015 mendatang bertepatan dengan 50 tahun peristiwa yang biasa dikenal dengan nama Gerakan 30 Septemper (G30S) atau yang pada awalnya disebut sebagai Gerakan 1 Oktober (Gestok) karena peristiwa tersebut terjadi ketika dini hari menjelang pagi. Banyak versi mengenai siapa aktor sesungguhnya ... Read More »