Area Riset

MEMBANGUN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERKARAKTER

Cover7

PENGANTAR Rule of law merupakan salah satu area perhatian SETARA Institute dalam menjalankan organisasi. Sebagai sebuah prinsip dalam negara hukum, konsistensi pada prinsip rule of law merupakan prasyarat bekerjanya demokrasi secara konstitusional. Salah satu bagian dari penerapan prinsip rule of law adalah adanya organ negara, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang, sehingga setiap potensi penyimpangan dalam pembentukan undangundang ... Read More »

AMBIGUITAS POLITIK HAM DI PAPUA

Cover2

PENGANTAR Human Security dimana orientasi utama dari keamanan insani ini adalah pembangunan berparadigma HAM, memastikan tidak adaadalah tantangan keamanan di masa depan, konflk sosial, tidak ada kelaparan, tidak diskriminasi, dan seterusnya. Bagi SETARA Institute, persoalan Papua harus didekati dengan pendekatan human security sehingga secara gradual dapat mengikis ketimpangan berkepanjangan di Papua. Salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah keadilan atas peristiwa-peristiwa ... Read More »

KONDISI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Cover3_a

KATE PENGANTAR Setara Institute pada pertengahan Juni 2017 kembali mempublikasikan Seri Laporan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan yang bertajuk “Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau selama ini disebut juga dengan kelompok penganut agama lokal Nusantara merupakan bagian dari perhatian Setara Institute pada area riset tentang Kebebasan BEragama/Berkeyakinan. Studi ... Read More »

Security & Protection of Ahmadiyya in Indonesia

Foto: SETARA Institute

Introduction Although six religions are officially recognized in Indonesia, there are hundreds of religions and beliefs in across the country. Some of these are local or mystical beliefs, but there are also other religious groups like Gafatar, Shia and Ahmadiyya Muslims. Intolerance towards these minority groups is on the rise. According to research by Setara Institute, in 2016 there were ... Read More »

FAIR TRIAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU INDONESIA

Seri-of-law_waifu2x_photo_noise2_scale_tta_1

Laporan tentang Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia disusun untuk memperkuat gagasan pemerintahan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla, yang secara normatif telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas penyidikan pada institusi kepolisian dan pembaruan tata kelola lembaga pemasyarakatan (Nawacita JokowiJK, 2014), khususnya terkait situasi overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. Sejauh ini institusi kepolisian berencana menerapkan manajemen penyidikan berbasis teknologi informasi. ... Read More »