Area Riset

Security & Protection of Ahmadiyya in Indonesia

Foto: SETARA Institute

Introduction Although six religions are officially recognized in Indonesia, there are hundreds of religions and beliefs in across the country. Some of these are local or mystical beliefs, but there are also other religious groups like Gafatar, Shia and Ahmadiyya Muslims. Intolerance towards these minority groups is on the rise. According to research by Setara Institute, in 2016 there were ... Read More »

FAIR TRIAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU INDONESIA

Seri-of-law_waifu2x_photo_noise2_scale_tta_1

Laporan tentang Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia disusun untuk memperkuat gagasan pemerintahan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla, yang secara normatif telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas penyidikan pada institusi kepolisian dan pembaruan tata kelola lembaga pemasyarakatan (Nawacita JokowiJK, 2014), khususnya terkait situasi overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. Sejauh ini institusi kepolisian berencana menerapkan manajemen penyidikan berbasis teknologi informasi. ... Read More »

Indeks Kinerja HAM 2016

Presentasi Indek HAM 2016

Untuk ketujuh kalinya, SETARA Institute merilis Indeks Kinerja HAM (IKH), sebagai bagian dari peringatan Hari HAM yang dirayakan setiap 10 Desember. Dalam konteks nasional, momentum ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengingatkan pemerintah selaku pemegang kewajiban (duty bearer) untuk menghormati, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia di Indonesia. Adapun tujuan survey persepsi ini adalah: Memberikan gambaran berdasarkan persepsi ahli tentang ... Read More »

Catatan Kritis Atas Revisi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme

terorism

Peristiwa 14 Januari 2016 telah menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Perppu No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU Terorisme), setelah sebelumnya pemerintah selalu gagal melakukan perubahan UU Terorisme tersebut. Secara normatif, UU Terorisme memang kurang memadai dan belum menjangkau perkembangan mutakhir strategi dan modus serangan terorisme. ... Read More »

Darurat Keadilan Pilkada, Jokowi Perlu Keluarkan Perppu!

MK

Jakarta, 4 Januari 2016 1. Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 158 UU 8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015 tentang Penepatan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PMK No. 1/ 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dipastikan tidak akan mampu memberikan keadilan elektoral ... Read More »