Author Archives: Setara Institute

Setara: Kelompok Kecil Tapi Kuat Kerap Langgar Kebebasan Beragama

130501-PXP121_INDONESIA-_1220_11_preview1-1024x682

Hasil temuan pemantauan Setara Institute menunjukkan, semakin mengkawatirkan tingkat diskriminasi di Indonesia. Tidak hanya itu, derajat intoleransi juga dinilai semakin menurun dan banyak dilakukan masyarakat luas. Pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam kategori aktor non-negara selalu didominasi masyarakat dan dilakukan kelompok-kelompok kecil. “Pelanggaran ini pada umumnya dilakukan kelompok kecil, tapi kuat. Kenapa? Karena tidak adanya perlawanan dari masyarakat yang didiskriminasikan,” ... Read More »

Indeks Kinerja Penegakan HAM 2013

Index Kinerja Penegakan HAM 2013 Kontak Person: HENDARDI, Ketua SETARA Institute (08111.709.44) BONAR TIGOR NAIPOSPOS, Wakil Ketua SETARA Institute (0811.819.174) ISMAIL HASANI, Peneliti Senior SETARA Institute (08111.88.4787) Download Index Kinerja Penegakan HAM 2013 Read More »

MK Diminta Jangan Mengawasi Diri Sendiri

131112-mk_004.jpg

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak layak mengawasi dirinya sendiri. Sikap MK yang selama ini cenderung defense terhadap pengawasan dari luar MK justru kontraproduktif jika dilakukan di tengah keperihatinan masyarakat terhadap lembaga pengawal konstitusi tersebut. “MK tidak bisa mengawasi dirinya sendiri. Keputusan mereka bisa saja salah karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Ja di penting ada ... Read More »

Penanganan Sengketa Pilkada Turunkan Martabat MK

131111-1383727695

Penanganan sengketa perkara hasil pemilihan umum daerah (PHPUD) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap telah menurunkan martabat MK. Hal tersebut berdasarkan hasil survei Setara Institute yang dirilis di Jakarta, Senin (11/11/2013). Sebanyak 79,5 persen responden setuju bahwa penanganan PHPU oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah menurunkan martabat lembaga yang telah berdiri sejak 2003 itu. Sisanya, 20,5 persen responden tidak setuju. “Hal tersebut ... Read More »

Pola Rekrut Hakim MK Dinilai Keliru

131111-20131106sumpah-jabatan1

Pola penjaringan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari tiga institusi–DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung–dianggap keliru. Alhasil, MK tak ubahnya sebagai badan politik, bukan lembaga yudisial. “Dampaknya, apa yang selama ini tak pernah diduga terbukti. Saat Akil Mocthar ditangkap, kepatuhan Akil bukan sebagai Hakim konstitusi. Tapi kepatuhan kepada pihak lain,” kata Peneliti Setara Institute Ismail Hasani saat menyiarkan hasil survei lembaganya terkait ... Read More »