Author Archives: Setara Institute

Putusan UU Pilpres: MK Berpolitik!

140123-uu-pilpres-kembali-digugat-ke-mk

SETARA Institute dan Constitutional Democracy Forum (CDF) 23 Januari 2014 Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 14/PUU-XI/2013 perihal pengujian UU No. 42/2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah putusan progresif yang mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Konstitusi RI. Presiden adalah pemegang kekuasaan negara berdasarkan UUD Negara RI 1945. Dalam sistem presidensial, sekalipun tetap penting, dukungan DPR dalam ... Read More »

Saling Menguatkan, Setara Institute Kunjungi MK

140114-setara-mk

Delegasi Setara Institute yang dipimpin Hendardi mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (10/1) pagi. Kunjungan mereka diterima oleh Ketua MK Hamdan Zoelva yang didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar. “Tujuan kami ke Mahkamah Konstitusi dalam rangka silaturahmi. Sejak kepemimpinan Pak Jimly, kemudian Pak Mahfud MD, kami selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan Mahkamah Konstitusi,” kata Hendardi. Menurut Hendardi, silaturahmi ini adalah ... Read More »

Kunjungi Menag, Setara Institute Sampaikan Masukan Tentang RUU Pelindungan Umat Beragama

setara menag

Jakarta (Pinmas)-Direktur Setara Institute Hendardi bersamaBenny Susetyo bersilaturahmi ke Kantor Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS), Senin (10/11). Dalam kesempatan diskusi, Hendardi menyampaikan beberapa usulan terkait Kementerian Agama rencana penyusunan RUU  Perlindungan Umat Beragama. Usulan tersebut didasarkan pada hasil studi yang dilakukan oleh Setara Institute dan sudah diterbitkan dalam beberapa buku. “Setara menyampaikan beberapa usulan terkait dengan RUU tersebut. Berdasarkan ... Read More »

Keputusan Soal Kolom Agama Tergantung Kemenag

d9de4d97-ee28-4cf9-871e-88e5c7ab3c1d_169

Jakarta — Kementerian Agama disarankan memilih antara memperbolehkan semua agama yang ada di Indonesia untuk dicantumkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau menghapus kolom agama. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadi diskriminasi administrasi bagi warga negara Indonesia penganut agama yang belum diresmikan di Indonesia. “Jangan sampai ada agama yang tidak bisa dicantumkan sehingga mempersulit pelayanan publik,” kata Wakil Ketua Setara ... Read More »

Ini rekomendasi SETARA Institute untuk MK

131111-193804

Berdasarkan survei terhadap 200 ahli tata negara, lembaga survei SETARA Institute menyampaikan rekomendasi untuk Mahkamah Konstitusi (MK) agar memulihkan kepercayaan publik secara sistematis dan berkelanjutan. “Salah satunya dengan cara menyampaikan secara terbuka laporan kekayaan dan sumber kekayaan hakim,” kata peneliti SETARA Institute Ismail Hasani dalam konferensi pers hasil survei itu di Jakarta, Senin. Ismail menyatakan survei ini menggunakan metode purposif ... Read More »