Author Archives: Setara Institute

Sistem Peradilan Sengketa Pilkada Lemah

Polisi mengamankan unjuk rasa yang berakhir rusuh saat mengelar latihan pelaksanaan dan pengamanan jelang Pilkada serentak 2015 di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2015. Simulasi ini untuk mengamankan Pilkada mulai dari proses awal hingga akhir, pengumuman perolehan suara dan penetapan KPUD. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia — SETARA Institute menilai sistem peradilan sengketa Pilkada 2015 nanti lemah. Melalui temuan studi, Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani mengatakan banyak kelemahan dari peradilan sengketa Pilkada terutama di Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan saat ini Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Kalkulator karena hanya menangani selisih suara dari pasangan calon kepala daerah. “Karena tidak akan memeriksa potensi kecurangan yang ... Read More »

Tantangan Peradilan Pilkada Dalam Mewujudkan Keadilan Elektoral

Spanduk minta dukungan dan ajakan menyukseskan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang terpasang di Kantor KPU, Jakarta. Pilkada serentak tahun ini akan diikuti 269 daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

(KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

Latar Belakang Pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah/Pemilukada merupakan arena demokratis yang paling legitimate untuk mengkonversi kedaulatan rakyat menjadi otoritas-otoritas politik dan ketatapemerintahan oleh institusi-institusi negara demokratis. Dengan demikian, kualitas dan kedalaman demokrasi sebuah negara ditentukan oleh legalitas dan integritas pemilunya. Sengketa Pemilu (electoral dispute) adalah sesuatu yang tidak mungkin dielakkan dari sebuah pemilu negara demokratis, maka sistem peradilan ... Read More »

Tak Periksa Pelanggaran Serius, MK Dinilai Hanya Akan Jadi Mahkamah Kalkulator

Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/1).

JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi mengadopsi kembali kewenangan memeriksa pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kewenangan tersebut sudah hilang setelah MK memutuskan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah bukanlah kewenangan limitatif MK. Keputusan ini diambil sebagai buntut dari kasus korupsi penanganan sengketa pilkada yang menjerat Akil Mochtar ketika menjadi ... Read More »

Pemerintah Wajib Minta Maaf kepada Korban Kasus HAM 30 September

Makam 24 orang eks korban 1965 ditemukan di Dusun Plumbon, Kelurahan Wonosari, Kota Semarang. Dua makam tersebut kini telah diberi penanda nisan oleh masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Tanggal 30 September 2015 bertepatan dengan 50 tahun peristiwa G30S. Peristiwa tersebut membawa rentetan peristiwa yang mengakibatkan penderitaan warga negara Indonesia. Namun, hingga saat ini, permasalahan HAM belum juga terselesaikan. Terkait hal tersebut, lembaga Setara Institute menilai, permintaan maaf kepada korban oleh pemerintah dengan mengatasnamakan negara adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh negara sebagai bagian dari kewajiban melindungi ... Read More »

SETARA: Pemerintah Tak Serius Ungkap Pelanggaran HAM

berita cnn senin 28 september 2015

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menilai pemerintah tidak mau menyentuh pengungkapan kebenaran dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Hal ini disampaikannya jelang 50 tahunnya tragedi G30S. Padahal, ucap Bonar, awalnya Presiden Joko Widodo memberikan harapan akan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk G30S pada saat kampanye pemilihan presiden 2014 lalu. ... Read More »