Author Archives: Setara Institute

MK LEMAHKAN KUALITAS DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

140213-75598_large

Siaran Pers SETARA Institute dan Constitutional Democracy Forum (CDF) 13 Februari 2014 Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 MAHKAMAH KONSTITUSI LEMAHKAN KUALITAS DEMOKRASI KONSTITUSIONAL Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 1-2/PUU-XII Pengujian UU No.  4 Tahun 2014 tentang Perppu  No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  Menjadi  Undang-Undang, merupakan penanda baru pelemahan sistematis atas kualitas demokrasi konstitusional Indonesia. Mahkamah Konstitusi menampilkan dirinya sebagai ... Read More »

Setara: Kelompok Kecil Tapi Kuat Kerap Langgar Kebebasan Beragama

130501-PXP121_INDONESIA-_1220_11_preview1-1024x682

Hasil temuan pemantauan Setara Institute menunjukkan, semakin mengkawatirkan tingkat diskriminasi di Indonesia. Tidak hanya itu, derajat intoleransi juga dinilai semakin menurun dan banyak dilakukan masyarakat luas. Pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam kategori aktor non-negara selalu didominasi masyarakat dan dilakukan kelompok-kelompok kecil. “Pelanggaran ini pada umumnya dilakukan kelompok kecil, tapi kuat. Kenapa? Karena tidak adanya perlawanan dari masyarakat yang didiskriminasikan,” ... Read More »

Indeks Kinerja Penegakan HAM 2013

Index Kinerja Penegakan HAM 2013 Kontak Person: HENDARDI, Ketua SETARA Institute (08111.709.44) BONAR TIGOR NAIPOSPOS, Wakil Ketua SETARA Institute (0811.819.174) ISMAIL HASANI, Peneliti Senior SETARA Institute (08111.88.4787) Download Index Kinerja Penegakan HAM 2013 Read More »

MK Diminta Jangan Mengawasi Diri Sendiri

131112-mk_004.jpg

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak layak mengawasi dirinya sendiri. Sikap MK yang selama ini cenderung defense terhadap pengawasan dari luar MK justru kontraproduktif jika dilakukan di tengah keperihatinan masyarakat terhadap lembaga pengawal konstitusi tersebut. “MK tidak bisa mengawasi dirinya sendiri. Keputusan mereka bisa saja salah karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Ja di penting ada ... Read More »

Penanganan Sengketa Pilkada Turunkan Martabat MK

131111-1383727695

Penanganan sengketa perkara hasil pemilihan umum daerah (PHPUD) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap telah menurunkan martabat MK. Hal tersebut berdasarkan hasil survei Setara Institute yang dirilis di Jakarta, Senin (11/11/2013). Sebanyak 79,5 persen responden setuju bahwa penanganan PHPU oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah menurunkan martabat lembaga yang telah berdiri sejak 2003 itu. Sisanya, 20,5 persen responden tidak setuju. “Hal tersebut ... Read More »