Author Archives: Setara Institute

Setara Institute: MK Satu-satunya Lembaga yang Tak Diawasi

Tidak adanya lembaga pengawasan eksternal berpengaruh pada lemahnya sistem pengawasan dan keseimbangan di Mahkamah Konstitusi. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Jakarta, CNN Indonesia — Setara Institute menyebut Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang tidak memiliki lembaga pengawasan dari pihak eksternal. Hal ini menjadi salah satu penyebab munculnya perkara hakim di MK, termasuk kasus Patrialis Akbar. Direktur Setara Institute Ismail Hasani menyebut tidak adanya pengawasan terhadap MK berpengaruh pada lemahnya sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) di ... Read More »

Kinerja MK Dinilai Tak Optimal, Ini Rekomendasi Setara Institute

Pengacara dari Sholeh and Partners, Muhammad Sholeh, mendaftarkan uji materi terkait investasi dana haji di Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 9 Agustus 2017. Foto: TEMPO/Ahmad Faiz.

TEMPO.CO, Jakarta – Setara Institute memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai kinerjanya belum mencapai titik optimal. “Soal perubahan fundamental MK belum terjawab,” kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani di kantornya, Ahad, 20 Agustus 2017. Ismail menuturkan rekomendasi pertama adalah MK harus mengembangkan pola pengambilan keputusan yang konsisten untuk mewujudkan pembangunan hukum berkarakter. Selain itu, untuk ... Read More »

Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017

(Dari kiri ke kanan) Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani, Peneliti Hukum dan Konstitusi Inggrit Ifani, dan Divisi Publikasi dan Partisipasi Publik Asfin Situmorang dalam Konferensi Pers SETARA Institute mengenai Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Selama Agustus 2016-Agustus 2017 yang diselenggarakan pada hari Minggu (20/8/2017), di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Foto: SETARA Institute

Siaran Pers Ringkasan Laporan Sejak 2013, setelah melakukan studi 10 tahun kinerja Mahkamah Konstitusi, secara reguler SETARA Institute menerbitkan laporan kinerja lembaga negara yang dibentuk pada 15 Agustus 2003. Pilihan periode riset adalah 18 Agustus 2016 hingga 16 Agustus 2017. Pilihan waktu ini, selain mengacu pada genapnya usia MK pada setiap tahunnya sejak dibentuk, juga didedikasikan untuk memperingati Hari Konstitusi, ... Read More »

Pasal Karet Mengorbankan Rasa Keadilan Dokter Otto Rajasa

DIDAKWA PENODAAN: Terdakwa dr Otto Rajasa (baju putih) mengusap keringat ketika mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, kemarin (23/5) pagi. Sidang kedua ini ramai dihadiri beberapa warga yang sebelumnya merasa kecewa karena tidak bisa mengikuti sidang akibat kesalahan jadwal. Foto: balikpapan.prokal.co

Melalui persidangan 26 Juli 2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diketuai oleh Aminuddin, S.H., M.H. memvonis dr. Otto Rajasa dengan 2 (dua) tahun hukuman penjara dan denda 50 juta rupiah atau diganti 1 bulan kurungan penjara, jika terpidana tidak dapat membayarkan denda yang dituntutkan. Dr. Otto Rajasa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 28 ayat [2] jo Pasal 45 ... Read More »

Perppu Ormas Harus Dilaksanakan Secara Transparan dan Akuntabel

Ketua SETARA Institute Hendardi memberikan pendapat dalam acara Konferensi Press SETARA Institute Tentang Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme di SETARA Institute, Jakarta (10/07/2017). Foto: (SETARA Institute)

Perppu 2/2017 tentang Perubahan UU 17/2013 tentang Ormas masih menyisakan pro dan kontra di tengah masyarakat, utamanya potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap demokrasi dan HAM jika Perppu tersebut tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Apalagi, sebagai produk yang dibentuk atas dasar kegentingan yang memaksa, pemerintah hingga 1 minggu setelah Perppu terbit belum melakukan tindakan apapun terhadap obyek yang dianggap membahayakan ... Read More »