Author Archives: Setara Institute

MK Diminta Jangan Mengawasi Diri Sendiri

131112-mk_004.jpg

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak layak mengawasi dirinya sendiri.┬áSikap MK yang selama ini cenderung defense terhadap pengawasan dari luar MK justru kontraproduktif jika dilakukan di tengah keperihatinan masyarakat terhadap lembaga pengawal konstitusi tersebut. “MK tidak bisa mengawasi dirinya sendiri. Keputusan mereka bisa saja salah karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Ja di penting ada ... Read More »

Penanganan Sengketa Pilkada Turunkan Martabat MK

131111-1383727695

Penanganan sengketa perkara hasil pemilihan umum daerah (PHPUD) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap telah menurunkan martabat MK. Hal tersebut berdasarkan hasil survei Setara Institute yang dirilis di Jakarta, Senin (11/11/2013). Sebanyak 79,5 persen responden setuju bahwa penanganan PHPU oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah menurunkan martabat lembaga yang telah berdiri sejak 2003 itu. Sisanya, 20,5 persen responden tidak setuju. “Hal tersebut ... Read More »

Pola Rekrut Hakim MK Dinilai Keliru

131111-20131106sumpah-jabatan1

Pola penjaringan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari tiga institusi–DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung–dianggap keliru. Alhasil, MK tak ubahnya sebagai badan politik, bukan lembaga yudisial. “Dampaknya, apa yang selama ini tak pernah diduga terbukti. Saat Akil Mocthar ditangkap, kepatuhan Akil bukan sebagai Hakim konstitusi. Tapi kepatuhan kepada pihak lain,” kata Peneliti Setara Institute Ismail Hasani saat menyiarkan hasil survei lembaganya terkait ... Read More »

Setara: Penolakan Lurah Lenteng Agung Bentuk Diskriminasi

130311-20130311134149203

Penolakan sebagian warga terhadap lurah perempuan dan protestan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dinilai merupakan bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan agama. Kasus diskriminasi berlapis tersebut, dianggap merupakan ujian kedua bagi pasangan Jokowi-Ahok dalam mengatasi persoalan intoleransi agama di Jakarta. Sebelumnya, pada Februari 2013, kasus intoleransi di Tambora, Jakarta Barat, juga belum diatasi dengan baik. “Jokowi-Ahok harus ... Read More »

EDITORIAL MEDIA INDONESIA: IRONI DI BALIK PENGHARGAAN

120621-Islam dan demokrasi[5]

PENGHARGAAN yang diterima seorang kepala negara semestinya kebanggaan bagi masyarakatnya. Namun, penghargaan World Statesman 2013 dari Yayasan Appeal of Conscience yang akan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan ironi.   Yayasan yang bermarkas di New York, AS, itu menilai Presiden berkontribusi besar terhadap resolusi konflik, baik sipil maupun agama, di Indonesia. Berbagai pertanyaan bisa dialamatkan kepada yayasan itu. Namun, yang ... Read More »