Author Archives: Setara Institute

Bupati Sapriadi Prakarsai Pelanggaran HAM

foto : CNN Indonesia

Menyimak kronologi peristiwa penyerangan gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) 13/10 dan ancaman terhadap puluhan gereja lainnya, yang terjadi di Aceh Singkil, adalah pelanggaran HAM serius yang diprakarsai oleh negara, yang direpresentasikan oleh Bupati Aceh Singkil, Sapriadi. Penyerbuan oleh ribuan orang tersebut dilakukan atas restu dan berdasarkan keputusan Bupati Sapriadi yang didukung oleh pejabat daerah lainnya untuk membongkar gereja-gereja, yang menurutnya ... Read More »

Apa yang mau dibela? Siapa yang Dibela?

elza/detik.com

Siaran Pers Setara Institute Jakarta, 13/10/2015 Rencana Kementerian Pertahanan RI melakukan pendidikan bela negara untuk 10 juta orang dalam 100 tahun kedepan adalah gagasan irasional dan tidak kontekstual dengan kebutuhan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kualitas berkewarganegaraan. Selain secara finansial tidak akan mampu tercukupi oleh APBN, rencana itu juga keluar dari mandat konstitusi yang mendorong pendidikan bela negara diintegrasikan dalam ... Read More »

Sistem Peradilan Sengketa Pilkada Lemah

Polisi mengamankan unjuk rasa yang berakhir rusuh saat mengelar latihan pelaksanaan dan pengamanan jelang Pilkada serentak 2015 di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2015. Simulasi ini untuk mengamankan Pilkada mulai dari proses awal hingga akhir, pengumuman perolehan suara dan penetapan KPUD. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia — SETARA Institute menilai sistem peradilan sengketa Pilkada 2015 nanti lemah. Melalui temuan studi, Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani mengatakan banyak kelemahan dari peradilan sengketa Pilkada terutama di Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan saat ini Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Kalkulator karena hanya menangani selisih suara dari pasangan calon kepala daerah. “Karena tidak akan memeriksa potensi kecurangan yang ... Read More »

Tantangan Peradilan Pilkada Dalam Mewujudkan Keadilan Elektoral

Spanduk minta dukungan dan ajakan menyukseskan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang terpasang di Kantor KPU, Jakarta. Pilkada serentak tahun ini akan diikuti 269 daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

(KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

Latar Belakang Pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah/Pemilukada merupakan arena demokratis yang paling legitimate untuk mengkonversi kedaulatan rakyat menjadi otoritas-otoritas politik dan ketatapemerintahan oleh institusi-institusi negara demokratis. Dengan demikian, kualitas dan kedalaman demokrasi sebuah negara ditentukan oleh legalitas dan integritas pemilunya. Sengketa Pemilu (electoral dispute) adalah sesuatu yang tidak mungkin dielakkan dari sebuah pemilu negara demokratis, maka sistem peradilan ... Read More »

Tak Periksa Pelanggaran Serius, MK Dinilai Hanya Akan Jadi Mahkamah Kalkulator

Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/1).

JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi mengadopsi kembali kewenangan memeriksa pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kewenangan tersebut sudah hilang setelah MK memutuskan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah bukanlah kewenangan limitatif MK. Keputusan ini diambil sebagai buntut dari kasus korupsi penanganan sengketa pilkada yang menjerat Akil Mochtar ketika menjadi ... Read More »