Author Archives: Setara Institute

Relokasi Sepihak, Bukan Solusi Penyelesaian GKI Yasmin

Sumber : Indonesia.ucanews.com

Setara Institute, 11 November 2015 Walikota Bogor, Bima Arya, yang semula diharap membawa perubahan di Kota Bogor terkait isu intoleransi, menjelang 44 hari perayaan Natal 2015 yang menjadi hari raya besar umat Kristiani ternyata memperlihatkan pembangkangan melawan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman RI terkait pendirian gereja GKI di Taman Yasmin. Bima Arya, tidak beda dengan pendahulunya Diani Budiarto, ... Read More »

Akuntabilitas Implementasi SE Kapolri tentang Ujaran Kebencian

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (foto: ANTARA)

Setara Institute, 3 November 2015 Surat Edaran (SE) No. 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) merupakan kemajuan signifikan dari upaya Polri untuk menangani kasus-kasus penyebaran kebencian atas dasar etnisitas, baik suku, agama, ras, gender, dan orientasi seksual. Dengan cakupan kebencian atas dasar banyak hal, aparat kepolisian di daerah diharapkan dapat memanfaatkan edaran ini sebagai sikap institusional Polri dalam menangani ... Read More »

Tantangan Perwujudan Akuntabilitas Sosial Pembangunan Desa

Setara Institute dan Jaringan Paralegal Indonesia

SETARA Institute & Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) Jakarta, 29 Oktober 2015 1. SETARA Institute dan Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) melakukan riset kualitatif di Kabupaten Pringsewu (Lampung), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah), dan Kabupaten Kulonprogo (DIY) untuk mengidentifikasi sejumlah tantangan implementasi UU Desa termasuk memastikan ketersediaan perangkat akuntabilitas sosial pembangunan desa. Riset yang diselenggarakan sejak Agustus-Oktober 2015 ini ... Read More »

Perluasan Peran Tni Dan Supremasi Militer Atas Sipil

ilustrasi wajib militer-citraindonesia.com

Konferensi Pers SETARA Institute, 21 Oktober 2015. Keinginan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperoleh kewenangan lebih dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) perlu mendapat perhatian masyarakat. Perpres yang diusulkan oleh TNI ini, nantinya akan menjadi dasar hukum penggunaan senjata untuk meningkatkan keamanan terhadap ancaman non militer. Sebagaimana diberitakan oleh The Jakarta Post, Pasal 7 Rancangan Perpres tersebut memberikan jaminan bagi TNI ... Read More »

Revisi Aturan Tata Kelola Pendirian Rumah Ibadah

Istiqlal-katedral-edit

Siaran Pers Setara Institute Jakarta, 15/10/2015 Kasus kekerasan yang terjadi di Aceh Singkil memberikan pelajaran berharga dalam tata kelola keberagaman Indonesia. Penyebab fundamental kasus tersebut dan ratusan kasus lainnya adalah karena dipertahankannya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terkait dengan pendirian tempat ibadah. Selama diskriminasi itu melekat pada produk hukum, maka potensi peristiwa penyerangan tempat ibadah akan terus terjadi. Pemerintahan ... Read More »