Author Archives: Setara Institute

Ambiguitas Politik HAM di Papua

Peneliti HAM SETARA Institute Achmad Fanani Rosyidi tengah memaparkan laporan kondisi HAM di Papua tahun 2016 dalam Konferensi Pers SETARA Institute, hari Senin, (20/2/2017). Foto: SETARA Institute

Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia di Papua Tahun 2016 Pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Jokowi bahkan berjanji untuk minimal 3 kali dalam setahun untuk berkunjung ke Papua. Pada 17 Oktober 2016, tercatat Jokowi sudah lima kali berkunjung untuk mengawasi pembangunan infrastruktur di Papua. Namun demikian, prinsip affirmative action yang ... Read More »

Seruan Pilkada Damai, Berkualitas, dan Berintegritas

Pilkada Serentak 2017. Foto: MADE RAMA BHAWANA SUTA/Pikiran Rakyat

Pada 15 Februari 2017 akan dilaksanakan 101 pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Pilkada langsung dan serentak adalah bagian dari ikhtiar penguatan demokrasi elektoral dalam konstruksi negara hukum Indonesia yang diupayakan oleh seluruh elemen bangsa pascakejatuhan rezim Orde Baru, sehingga semua pihak haruslah memberikan dukungan konstruktif sehingga proses politik tersebut berjalan damai dan berkualitas. Sebagai sebuah mekanisme pengisian jabatan di ... Read More »

Rekonsiliasi Kasus Trisakti-Semanggi Dinilai Tak Sesuai Asas Keadilan

Foto: KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG.
Aktivis HAM dan keluarga korban pelanggaran HAM memperingati 10 Tahun Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1/2017). Kamisan sebagai bentuk perlawanan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia dalam melawan lupa telah berlangsung selama 10 tahun sejak aksi pertama di depan Istana Merdeka pada 18 Januari 2007.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani menilai, upaya rekonsiliasi dalam menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS) merupakan langkah yang keliru dan melawan asas keadilan publik. Ismail mengatakan, jika merujuk pada Undang-Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mekanisme non-yudisial hanya dibenarkan jika secara teknis hukum, sulit diperoleh bukti-bukti yang dapat ... Read More »

Rekonsiliasi Kasus HAM Masa Lalu Dinilai Bias Politik

Foto: Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Herman Dewantoro)

Rule of Law | 02 Februari 2017 Jakarta, CNN Indonesia — SETARA Institute mengkritik kesepakatan antara Kemenko Polhukam dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang memilih proses cara rekonsiliasi (nonyudisial) dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat seperti kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani menyebut kesepakatan pragmatis dan bias politik. Pasalnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto ... Read More »

Setara Institute: Dalam Kasus Ahok, NU Jangan Terprovokasi

Hendardi dan Haris Azhar. Foto: Antara

Jakarta – Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan, silang pendapat antara tim kuasa hukum, Basuki Tjahaja Purnama dengan sejumlah pihak yang berkeberatan atas sikap Basuki dan kuasa hukumnya memberikan pembelajaran berharga bagi banyak pihak dalam menyikapi persidangan Ahok yang sejak awal sarat dengan tarikan politik kontestasi Pilkada DKI Jakarta. “Klarifikasi dari pihak tim kuasa hukum Ahok, yang membantah rencana pelaporan atas ... Read More »