Author Archives: Setara Institute

Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah, Mencegah Potensi Korupsi Berkelanjutan

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). Foto: Kompas.com/abba gabrillin.

  Pemerintah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda penetapan tersangka terhadap pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2018. Dalam pernyataan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Pemerintah beralasan bahwa penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka bisa dinilai masuk dalam ranah politik karena hal itu akan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada. Menkopolhukkam menegaskan, pasangan ... Read More »

Mengecam Tindakan Pembubaran Kebaktian HKBP Oleh FKOI Pasaman Barat

Ilustrasi pembubaran paksa. (Foto: Tribunsolo.com/Internet)

Pada 25 Februari 2018 telah terjadi pembubaran paksa oleh Forum Komunikasi Organisasi Islam (FKOI) Pasaman Barat terhadap pelaksanaan Kebaktian Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Kanagarian Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Gereja dimaksud berlokasi di areal Perkebunan Sawit milik PTP Nusantara VI yang telah dimanfaatkan lebih dari 10 tahun. HKBP mengaku memanfaatkan tempat kebaktian tersebut dikarenakan gereja resmi milik ... Read More »

Proses Legislasi Ekslusif Bukti RUU MD3 untuk Kepentingan Pribadi Anggota DPR

Foto: (greatzone.news)

1. UU MD3 adalah UU yang mengatur kedudukan lembaga-lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsinya sebagai badan representasi warga untuk mewujudkan cita-cita nasional, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, melindungi warga negara, dan turut serta dalam perdamaian dunia. Oleh karena itu, proses revisi UU MD3 adalah urusan warga negara dan bukan hanya urusan anggota DPR dan kelompok anggota DPR semata. Proses legislasi yang ekslusif ... Read More »

MEMBANGUN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERKARAKTER

Cover7

PENGANTAR Rule of law merupakan salah satu area perhatian SETARA Institute dalam menjalankan organisasi. Sebagai sebuah prinsip dalam negara hukum, konsistensi pada prinsip rule of law merupakan prasyarat bekerjanya demokrasi secara konstitusional. Salah satu bagian dari penerapan prinsip rule of law adalah adanya organ negara, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang, sehingga setiap potensi penyimpangan dalam pembentukan undangundang ... Read More »

Hentikan Persekusi, Waspadai Politik Pecah Belah!

ILUSTRASI. (Foto: tribunnews.com)

Terjadi dua ‘tamparan’ sekaligus bagi para tokoh agama dan pemerintah yang baru saja menyelenggarakan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, 8-10 Februari 2018, di Jakarta. Pertama, persekusi terhadap Biksu Mulyanto Nurhalim dan pengikutnya di Desa Caringin Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang pada 7 Februari 2018 dan baru viral pada 9-10 Februari lalu. Kedua, serangan terhadap peribadatan di Gereja St. Ludwina ... Read More »