Author Archives: Setara Institute

Pasal Penodaan Agama Dijadikan Alat Penundukan

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani. Foto: MTVN/Renatha Swasty

Metrotvnews.com, Jakarta: Pasal penodaan agama ada dalam UU 1945 sejak 1965. Sejak itu hingga saat ini, Setara Institute dalam risetnya mencatat ada 148 orang yang dijadikan tersangka penodaan agama. 21 kasus bisa diselesaikan tanpa pengadilan. Sedangkan 127 kasus diproses dan berakhir di pengadilan. Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani menyebut para tersangka sebagai korban. “Kenapa korban? karena penodaan agama tidak ... Read More »

Redam Kegaduhan Kasus Penistaan Agama, Presiden Diminta Berikan Sikap Politik

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memberikan sikap politiknya di tengah kegaduhan perkara penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pasalnya, massa pendukung mantan Bupati Belitung Timur itu terus menggelar aksi demonstrasi agar Ahok diberikan penangguhan penahanan. Peniliti SETARA Institute Halili menilai, sikap politik dari Presiden Jokowi menjadi penting lantaran dalam waktu dekat terdapat 171 daerah yang ... Read More »

Menyoal Tekanan Massa dalam Kasus Penodaan Agama

Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) melakukan aksi "long mars" menuju PN Jakarta Utara dari Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (28/4). Foto: Hafidz Mubarak/ANTARA

“Apakah agama menjadi lebih suci karena terlindungi?” JAKARTA, Indonesia – Hasil kajian SETARA Institute menemukan besarnya faktor tekanan massa sangat menentukan dalam penyelesaian kasus-kasus penodaan agama. Sebagian besar yang tak melibatkan orang dalam jumlah banyak berakhir damai di luar pengadilan. Dari 97 kasus penodaan agama yang terjadi sejak tahun 1965-2017, hanya 35 kasus yang tidak melibatkan tekanan massa. “Ini biasanya ... Read More »

Vonis Terhadap Basuki Merupakan Kasus Penodaan Agama ke-97

Ketua SETARA Institute Hendardi. Foto: ANTARA/republika.co.id

Vonis 2 tahun penjara untuk Basuki Tjahaja Purnama merupakan kasus penodaan agama ke 97 yang terjadi sepanjang 1965-2017. Sebagai sebuah mekanisme demokrasi, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara haruslah dihormati. Akan tetapi harus pula diakui bahwa majelis hakim bekerja di bawah tekanan gelombang massa yang sejak awal memberikan tekanan dan mendesak pemenjaraan Basuki. Vonis itu mempertegas bahwa delik penodaan agama rentan ... Read More »

HTI Dapat Dibekukan dengan Proses Yudisial yang Akuntabel

Foto: KOMPAS.COM

Pernyataan Kapolri Tito Karnavian terkait rencana pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan langkah yang tepat dan legal, sepanjang dilakukan melalui proses yudisial yang akuntabel dan dengan argumentasi sebagaimana dikemukakan oleh Kapolri, mengganggu ketertiban sosial, potensi memicu konflik horizontal sebagaimana direpresentasikan dengan penolakan kuat Banser NU, dan mengancam ideologi Pancasila, karena agenda yang diusung adalah khilafah, suatu sistem politik ... Read More »