Author Archives: Setara Institute

Ada 208 Pelanggaran Kebebasan Beragama Sepanjang 2016

Foto: TEMPO.CO/Subekti.

JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute mencatat setidaknya ada 208 jenis pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi sepanjang tahun 2016. Pelanggaran tersebut berupa 270 tindakan yang terjadi di 24 provinsi di Indonesia. “Ini meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Secara peristiwa ada 11 peningkatan, dari sisi tindakan meningkat 34 angka,” ujar peneliti Kebebasan Beragama Setara Institute, Halili, di Jakarta, Minggu (29/1/2017). Kategori pelaku ... Read More »

Suap Hakim MK, Legitimasi Putusan MK Dipertaruhkan

Foto: (Antara/Wahyu Putro A). 
Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar mengenakan baju tahanan setelah tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Gedung KPK, Jakarta, 27 Januari 2017.

Jakarta – Tertangkapnya Patrialis Akbar, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan prahara kedua setelah sebelumnya Ketua MK, M. Akil Mochtar pada 2013 yang juga tertangkap tangan oleh KPK. Menurut Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, tertangkapnya seorang hakim MK memiliki dampak serius dan dampak ikutan pada produk kerja lembaga pengawal Konstitusi ini. Pasalnya, hakim MK adalah ... Read More »

Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

1. Keputusan pemerintah tentang mekanisme non yudisial dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I dan II seperti disampaikan Menkopolhukam Wiranto dan Komnas HAM merupakan keputusan pragmatis dan bias politik. Pilihan ini juga menggambarkan kelemahan serius Komnas HAM, sebagai institusi yang memiliki kewenangan penyelidikan. Komnas HAM juga telah menyelesaikan penyelidikan dan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM pada kasus TSS I ... Read More »

Kondisi Kebebasan Beragama di Indonesia 2016

Foto: TEMPO.CO/Subekti.

Laporan Kondisi Kebebasan/Berkeyakinan yang diproduksi oleh SETARA Institute adalah laporan ke-10 yang ditulis sejak 2007, yang dilatarbelakangi oleh kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang belum mendapat jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang masih terus terjadi. Padahal secara normatif negara telah meneguhkan komitmennya melalui Pasal 28E Ayat (1 & 2), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara RI ... Read More »