Author Archives: Setara Institute

Setara: Pengakuan Kivlan Bukti Negara Terlibat Pelanggaran HAM 1998

Kivlan Zen. Foto: Kompas.com/ANTARA FOTO/WIBOWO ARMANDO

VIVAnews – Istilah Pam Swakarsa kembali mencuat ke publik. Hal itu bermula dari gugatan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen, terhadap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto. Gugatan itu terkait pembentukan Pam Swakarsa atau Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa pada 1998 yang diperintahkan oleh Wiranto. Sementara Kivlan saat itu berperan sebagai penanggung jawab Pam Swakarsa. ... Read More »

Setara Institute Minta Pengakuan Kivlan Zen Soal Peristiwa 1998 Didalami

Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Purn Kivlan Zen (berbatik cokelat). Foto: sindonews.com/ANTARA

Isu mengenai kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil pada tahun 1998 kembali muncul ke ruang publik. Isu itu mengemuka dalam gugatan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Purn Kivlan Zen terhadap Menteri Koordinator Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Kivlan menggugat Wiranto karena merasa dirugikan dalam pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swaskarsa ... Read More »

Pengakuan Kivlan Zen, Negara Bertanggung jawab atas Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1998

Ilkustrasi Kerusuhan. (Foto: tirto.id/ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww

Pengakuan Kivlan Zen Negara Bertanggung jawab atas Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1998 Informasi mengenai kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil pada tahun 1998 kembali muncul ke ruang publik. Pengakuan Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, sebagaimana dalam gugatannya kepada Menteri Koordinator Hukum dan HAM Wiranto melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengakuan Kivlan telah memperkuat temuan Komnas ... Read More »

DAMPAK PRODUK HUKUM DAERAH DISKRIMINATIF TERHADAP AKSES PELAYANAN PUBLIK

RINGKASAN EKSEKUTIF Pada September 2018-Februari 2019, SETARA Institute melakukan penelitian tentang dampak produk hukum daerah diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di Yogyakarta dan Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji 24 produk hukum daerah diskriminatif di Yogyakarta, dan 91 produk hukum daerah di Jawa Barat. Kajian hukum ini dilengkapi dengan wawancara terstruktur pada kelompok-kelompok minoritas dan terkena dampak untuk memperoleh informasi tentang contoh-contoh ... Read More »

Kemendagri Klarifikasi ke Pemda soal Produk Hukum Diskriminatif di Jabar-DIY

SETARA Institute menggelar seminar nasional bertajuk "Mendorong dan Memperkuat Kebijakan Toleran dan Antidiskriminatif" di Indonesia pada Selasa, (13/08/2019) di Jakarta. (Foto: SETARA Institute)

Setara Instutite menemukan adanya produk hukum daerah diskriminatif dan intoleran di Provinsi Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera membahas temuan tersebut bersama sejumlah lembaga terkait. “Nah, saya surprise dengan kajian-kajian itu dan tentunya saya sudah janji tadi, Minggu depan kami akan rapat, kita akan undang Setara Institute, kita akan undang Ombudsman, kita juga akan undang Kemenkum HAM agar kita ... Read More »