Author Archives: Setara Institute

HUT TNI Harus Jadi Momentum Tingkatkan Profesionalitas

Foto: ANTARA

HUT ke-72 TNI adalah momentum untuk memperkuat soliditas, disiplin, dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan nasional, yang bertugas menjaga kedaulatan Indonesia. Cita-cita reformasi 1998 telah menggariskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI juga dibangun sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang ... Read More »

Mencegah Intoleransi di Tahun Pilkada

Pada Februari tahun depan, ratusan kabupaten/kota serta sejumlah provinsi bakal mengelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Itu diperkirakan bakal menjadi perhelatan yang riuh. Buat sebagian pihak, pilkada juga membuka potensi kian maraknya aksi-aksi dan seruan intoleransi. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak satu di antaranya. Ia mengatakan, persoalan politik belakangan juga punya andil memicu intoleransi. Utamanya, munculnya sikap ... Read More »

Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo Langgar UU 34/2004

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebelum rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (6/2/2017). Foto: KOMPAS.com/Nabilla Tashandra.

Komentar Pers, 24 September 2017 1. Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi non militer, rencana penyerbuan ke BIN dan Polri merupakan bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil. Selain itu, menyampaikan informasi intelijen di ruang ... Read More »

Sudah Saatnya Ada Film Baru Mengenai Peristiwa 1965

Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers terkait perkembangan situasi di Rakhine State, Myanmar, 3 September 2017. Presiden mengecam segala bentuk kekerasan etnis di Myanmar.  Foto: TEMPO/Subekti.

Ayo Sineas Perfilman Dukung Keinginan Presiden Jokowi Keinginan Presiden Jokowi agar ada film baru mengenai peristiwa 1965 bagi generasi milenial patut didukung. Film yang diharapkan akurasi sejarahnya lebih obyektif, tidak semata hanya propaganda dan tertuju pada kekerasan yang terjadi pada 1 Oktober pagi, tetapi juga menuturkan prolog mengapa peristiwa itu meletus dan epilog serta sequel yang berakibat tragis bagi sebagian ... Read More »

Polisi Antidemokrasi, Berpolitik Membela Stigma Anti-PKI

Para lansia yang akan mengikuti seminar. Foto: tirto.id

Pelarangan kegiatan diskusi Pengungkapan Sejarah Indonesia 1965-1966, pada tanggal 16-17 September 2017 di Kantor YLBHI merupakan pembubaran kegiatan serupa yang paling serius, yang terjadi sejak 1 tahun terakhir. Bahkan pada peristiwa 16 September 2017 tersebut polisi melakukan berbagai bentuk pelanggaran bukan hanya melarang berdiskusi tetapi juga melakukan penggledahan dan penyitaan illegal, pengrusakan, dan pengancaman. Polisi yang ingkar janji dengan panitia ... Read More »