Author Archives: Setara Institute

Jenderal Aktif Jabat Komisaris, Menteri BUMN Diingatkan Ketentuan UU TNI dan Polri

Kedua dari kanan, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan, Ikhsan Yosarie tengah berbicara dalam konferensi pers Koalisis Masyarakat Sipil terkait wacana Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber di Jakarta pada Minggu, (18/8/2019). Foto: SETARA Institute

Pemerintahan sipil seharusnya tidak menggoda dan turut memastikan profesionalitas TNI-Polri dengan tidak memberikan jabatan-jabatan tertentu. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, melakukan pergantian Direksi dan Komisaris sejumlah perusahaan BUMN beberapa hari lalu. Dalam pergantian tersebut, Erick tidak hanya menarik para profesional untuk bergabung tapi juga merangkul para perwira tinggi dan jenderal aktif. Diketahui para perwira tinggi dan jenderal ... Read More »

Setara Institute Kritik Kebijakan Erick Angkat Perwira Aktif Jadi Komisaris BUMN

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie. (Foto: SETARA Institute)

jpnn.com, JAKARTA – Setara Institute mengkritik langkah Menteri BUMN Erick Thohir, mengangkat sejumlah perwira tinggi Polri dan TNI duduk dalam struktur komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Menurut peneliti hak asasi manusia dan sektor keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie pengangkatan tidak sesuai dengan UU Nomor 2/2002 tentang Polri dan UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri disebutkan, ... Read More »

TNI/Polri Aktif di BUMN : Keengganan Pemerintah Melaksanakan Reformasi TNI/Polri

Foto: https://hukamnas.com/

SETARA Institute Siaran Pers, 13/06/2020 Pergantian Direksi dan Komisaris sejumlah perusahaan BUMN dilakukan beberapa hari lalu oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Namun, dalam pergantian komisaris tersebut, Erick Thohir tidak hanya menarik para profesional untuk bergabung ke Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN, tetapi juga merangkul para perwira tinggi dan jenderal, baik dari TNI maupun Polri, di jajaran perusahaan BUMN sebagai komisaris. Kebijakan pergantian ... Read More »

Penolakan Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme

Kedua dari kanan, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan, Ikhsan Yosarie tengah berbicara dalam konferensi pers Koalisis Masyarakat Sipil terkait wacana Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber di Jakarta pada Minggu, (18/8/2019). Foto: SETARA Institute

Ikhsan Yosarie Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Kontroversi pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme cenderung disimplifikasi ke dalam narasi subyektif berupa suka-tidak suka, benci-tidak benci, untung-rugi, pro-kontra terorisme, dan upaya penghalang-halangan. Bahkan, dalam narasi lebih jauh, wacana tersebut malah menyasar persoalan komunisme, perlindungan hak asasi teroris, dan anggaran. Wacana tersebut dapat ditemukan dalam pelbagai kolom komentar, ... Read More »

Aplikasi Injil Bahasa Minangkabau Tidak Melanggar Hukum dan Konstitusi RI

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Hak Asasi Manusia

Siaran Pers SETARA Institute, 5 Juni 2020: Di Playstore Google sempat muncul aplikasi Kitab Suci Injil Minangkabau. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, kemudian mengirimkan surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menghapus aplikasi tersebut, berdasarkan dua klaim. 1) Masyarakat Minangkabau sangat keberatan dan resah dengan adanya aplikasi tersebut. 2) Aplikasi tersebut sangat bertolak belakang dengan budaya masyarakat Minangkabau. Pada ... Read More »