Author Archives: Setara Institute

Antisipasi Gangguan Kelompok Konservatif!

Rangkaian kegiatan sedekah laut seperti pawai ancak dan larungan yang diadakan di Kota Tegal, Jawa Tengah. (Foto: Liputan6.com/Fajar Eko Nugroho)

Sebagaimana diberitakan oleh banyak media publik, gelaran budaya Sedekah Laut yang sebelumnya rutin digelar oleh nelayan Pantai Baru Bantul mendapatkan gangguan serius. Sebagian besar rangkaian acara batal dilaksanakan pada hari Sabtu (13/10/2018). Pada malam sebelumnya, sekitar 50-an orang pria bercadar menggeruduk lokasi, mengobrak-abrik, dan membubarkan persiapan gelaran acara. Atas peristiwa tersebut, SETARA Institute menyampaikan beberapa pernyataan berikut. Pertama, peristiwa pembubaran ... Read More »

Soal Ratna Sarumpaet, Pemeriksaan M. Amien Rais adalah Proses Hukum Biasa

Ketua Setara Institute Hendardi, seusai konferensi pers di Kantor Setara, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

1. Pemeriksaan M. Amien Rais sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet adalah proses hukum biasa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa tindak pidana. Oleh karena itu, upaya-upaya menggeser persoalan hukum menjadi persoalan politik tidaklah relevan. 2. Dukungan yang diberikan oleh yang menamakan diri Alumni PA 212 pada pemeriksaan hari ini telah memantik ... Read More »

Kelompok Masyarakat Diharapkan Memilih Diksi Kampanye yang Tidak Memperkuat Kebencian

Ketua SETARA Institute, Hendardi. Foto: SETARA Institute.

#2019GantiPresiden merupakan aspirasi politik warga negara yang disuarakan di ruang-ruang terbuka yang ditujukan untuk mempengaruhi pilihan warga negara pada kontestasi politik pemilihan presiden 2019. Secara normatif, aspirasi tersebut merupakan hal biasa saja, bahkan penyampaiannya di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, karena UUD Negara RI 1945 menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul. Pelarangan yang berlebihan atas aksi tersebut, pada ... Read More »

Pernyataan Presiden Jokowi Bisa Mengingatkan Publik Terkait Dwi Fungsi TNI/Polri

JokoWidodoIndonesia-e1446203062433

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta perwira TNI/Polri untuk ikut mensosialisasikan pencapaian program kerja pemerintah (23/8) bisa mengingatkan publik pada doktrin Dwi Fungsi TNI/Polri di masa lalu, dimana dua intitusi negara itu digunakan oleh Soeharto sebagai garda terdepan dalam upaya memenangi kontestasi politik dan menjaga stabilitas keamanan. Permintaan Jokowi dalam batas-batas tertentu bisa dikualifikasi sebagai pelanggaran UUD Negara RI Tahun ... Read More »

Peradilan atas Meiliana Merusak Integritas Lembaga Peradilan

Foto: KOMPAS.COM

1. Vonis 1 tahun 6 bulan atas Ibu Meiliana karena berpendapat tentang volume suara adzan, merupakan bentuk peradilan sesat yang digelar di Pengadilan Negeri Medan (21/3) karena memaksakan diri memutus perkara yang tidak bisa dikualifikasi sebagai peristiwa hukum. Pengadilan bukan bekerja di atas mandat menegakkan keadilan sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi bekerja di bawah ... Read More »