Author Archives: Setara Institute

Pasal Karet Mengorbankan Rasa Keadilan Dokter Otto Rajasa

DIDAKWA PENODAAN: Terdakwa dr Otto Rajasa (baju putih) mengusap keringat ketika mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, kemarin (23/5) pagi. Sidang kedua ini ramai dihadiri beberapa warga yang sebelumnya merasa kecewa karena tidak bisa mengikuti sidang akibat kesalahan jadwal. Foto: balikpapan.prokal.co

Melalui persidangan 26 Juli 2017 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diketuai oleh Aminuddin, S.H., M.H. memvonis dr. Otto Rajasa dengan 2 (dua) tahun hukuman penjara dan denda 50 juta rupiah atau diganti 1 bulan kurungan penjara, jika terpidana tidak dapat membayarkan denda yang dituntutkan. Dr. Otto Rajasa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 28 ayat [2] jo Pasal 45 ... Read More »

Perppu Ormas Harus Dilaksanakan Secara Transparan dan Akuntabel

Ketua SETARA Institute Hendardi memberikan pendapat dalam acara Konferensi Press SETARA Institute Tentang Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme di SETARA Institute, Jakarta (10/07/2017). Foto: (SETARA Institute)

Perppu 2/2017 tentang Perubahan UU 17/2013 tentang Ormas masih menyisakan pro dan kontra di tengah masyarakat, utamanya potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap demokrasi dan HAM jika Perppu tersebut tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Apalagi, sebagai produk yang dibentuk atas dasar kegentingan yang memaksa, pemerintah hingga 1 minggu setelah Perppu terbit belum melakukan tindakan apapun terhadap obyek yang dianggap membahayakan ... Read More »

Hendardi: Perppu Langsung Berlaku Tanpa Memperoleh Persetujuan DPR

Ketua SETARA Institute Hendardi memberikan pendapat dalam acara Konferensi Press SETARA Institute Tentang Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme di SETARA Institute, Jakarta (10/07/2017). Foto: (SETARA Institute)

1. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Ormas. Secara ketatanegaraan, Perppu ini adalah jalan konstitusional bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dalam persepktif pemerintah belum memiliki dasar hukum atau dasar hukum yang tersedia dianggap tidak memadai. Perppu ini langsung berlaku tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR. 2. Perihal keabsahan ... Read More »

Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme

Dari kiri ke kanan, Peneliti SETARA Institute Sudarto, Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, Ketua SETARA Institute Hendardi, Peneliti Terorisme dan CVE •	M. Syauqillah, dalam acara Konferensi Press Tentang Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme di SETARA Institute (10/07/2017). Foto: (SETARA Institute)

1. Sesaat setelah terjadi serangan bom di Kampung Melayu (24/5), Presiden Jokowi mendesak revisi UU 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut RUU Antiterorisme) segera dituntaskan.Presiden juga menyatakan agar TNI dilibatkan dalam upaya mengatasi terorisme. 2. Pernyataan Presiden segera saja menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat, terutama tentang sejauh mana keterlibatan TNI dalam upaya menanggulangi terorisme. Selama ini kepolisian berada dijajaran terdepan ... Read More »

Sikapi Laporan “Ndeso” Kaesang, Langkah Polri Sudah Tepat

Salah satu bagian dari vlog Kaesang di Youtube episode Bapak Minta Proyek.(kompas/YOUTUBE).

Polri telah menghentikan penyelidikan pengaduan warga tentang ujaran kebencian dalam video “Ndeso” yang dibuat dan disampaikan langsung oleh Kaesang Pangarep. Penghentian penyelidikan tersebut merupakan langkah tepat, meskipun tidak melalui proses pemeriksaan. Dalam hukum acara pidana, Polri memiliki diskresi untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam sebuah peristiwa yang diadukan. Namun demikian, langkah ini tidaklah cukup bagi Polri. Institusi Polri harus ... Read More »