ANTUSIASME POLITISI MENJADI HAKIM KONSTITUSI

ANTUSIASME POLITISI MENJADI HAKIM KONSTITUSI

Siaran Pers SETARA Institute dan Constitutional Democracy Forum (CDF)
19 Februari 2014

Antusiasme Politisi Menjadi Hakim Konstitusi:
PEMULIHAN INTEGRITAS MK SEMAKIN JAUH DARI HARAPAN

Penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi keprihatinan dan respon subjektif pemerintah atas peristiwa penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Muchtar Rabu 2 Oktober 2013. Bagi pemerintah, kondisi tersebut akan menimbulkan kekacauan pembangunan dan keberlangsungan tatanan hukum di Indonesia. Kondisi ini diartikan pemerintah sebagai situasi kegentingan yang memaksa. Pemberlakuan Perppu diyakini sebagai solusi tepat dalam mempercepat bangkit dari keterpurukan yang dialami Mahkamah Konstitusi.

Rancang bangun politik hukum dengan segala argumentasi yang disuguhkan pemerintah memperoleh legitmasi lembaga legislatif. Penguatan kedudukan Perppu oleh DPR ditandai dengan diputuskannya Perppu tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penerimaan terbuka DPR atas Perppu yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengherankan publik. Pasalnya, mayoritas anggota parlemen didominasi partai koalisi Demokrat. Partai Demokrat berhasil menyatukan suara dalam soliditas sikap politik partai-partai koalisi untuk mendukung keberadaan dan pemberlakuan “regulasi penyelamatan Mahkamah Konstitusi”.

Komposisi hakim Mahkamah Konstitusi, pasca penangkapan Akil Muchtar yang seharusnya berjumlah 9 (sembilan) hakim berkurang. Kekosongan kursi hakim MK juga disebabkan Harjono akan memasuki usia pensiun. Alhasil, ada 2 (dua) posisi hakim MK yang kosong.

Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 1-2/PUU-XII Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 tentang Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang selain menegaskan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang untuk mengawasi hakim MK, juga mengembalikan kewenangan masing-masing lembaga negara (Presiden, Mahkamah Agung dan DPR) untuk menyeleksi calon hakim MK tanpa melalui panel ahli dan memperbolehkan politisi untuk mengikuti seleksi hakim konstitusi tanpa harus menunggu nonaktif selama tujuh tahun dari partai politik.

Kekosongan posisi 2 (dua) hakim MK dan putusan MK No. 1-2/PUU-XII, justru disambut positif sejumlah politisi Senayan. Para politisi yang duduk sebagai anggota DPR berlomba-lomba mengikuti seleksi calon hakim MK perwakilan parlemen. Padahal sebelumnya mereka bersetuju dengan Perppu menjadi UU yang membatasi keterlibatan politisi menjadi hakim Konstitusi. Ini menggambarkan bahwa pengambilan keputusan politik di DPR semata dagang sapi dan demi konsesi jangka pendek.

SETARA Institute dan Constitutional Democracy Forum (CDF) menilai antusiasme politisi mengikuti seleksi calon hakim MK menunjukkan sikap inkonsistensi yang tidak patut dijadikan panutan. Sikap tersebut menegaskan bahwa anggota DPR tidak memiliki konstruksi pengetahuan hukum yang kuat terkait politik pembutan produk hukum termasuk kepatuhan moral dan etik pada sikap politik sebelumnya. SETARA Institute dan Constitutional Democracy Forum (CDF) menolak partisipasi politisi terutama yang berasal dari partai koalisi dalam seleksi calon hakim MK untuk menggantikan 2 hakim MK.

SETARA Institute dan Constitutional Democracy Forum (CDF) mendesak kekosongan 2 (dua) hakim MK diisi oleh para akademisi dan para tokoh civil society yang memiliki pengetahuan hukum dan bebas dari “pesanan kepentingan politik”. Selain itu, SETARA Institute dan Constitutional Democracy Forum (CDF) mendorong DPR melibatkan para ahli dalam proses rekrutmen sehingga memastikan menghasilkan hakim berkualitas. Terobosan pelibatan ahli yang dilakukan oleh DPR dapat menepis atau setidaknya mengurangi kecurigaan dan keraguan publik atas produk pilihan DPR yang akan memilih dua hakim Konstitusi baru dari unsur DPR.

Kontak Person:

Ismail Hasani, Direktur Riset SETARA Institute, Dosen Hukum Tata Negara UIN Jakarta, dan Presidium Constitusional Democracy Forum (CDF): 08111 88 47 87

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*